Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!
Banjarmasin, Indonesia (News Today) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera, mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi setempat.
"Karena persentase yang cukup besar itu mempengaruhi terhadap anggaran belanja lain untuk pembangunan daerah dan masyarakat tersebut, sementara tolak ukur efektivitas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen itu belum ada kejelasan," ujarnya di Banjarmasin, Senin (25/7/2011).
Oleh sebab itu, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS tersebut, perlu ada parameter yang bisa menjadi pengukur efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tersebut, misalnya berkaitan dengan mutu hasil pendidikan.
"Untuk melihat mutu pendidikan tersebut, tidak bisa berpatokan pada tingkat kelulusan hasil ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), misalnya," kata mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu.
Tapi, menurut dia, untuk melihat mutu hasil pendidikan SMA/SMK di Kalsel, yaitu seberapa banyak lulusan sekolah tersebut bisa berhasil masuk peguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, bukan cuma di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.
"Sebagai contoh berapa persen lulusan SMA/SMK asal Kalsel yang bisa masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga Surabaya," tandasnya.
Mengenai besaran alokasi anggaran pendidikan, wakil rakyat dari PKS yang menyandang sarjana ilmu politik itu tak mempersoalkan, karena persentase tersebut sudah merupakan amanah Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diamandemen.
Namun yang menjadi persoalan atau pertanyaan, sampai sejauhmana efektinitas anggaran yang cukup besar itu dalam menunjuang kelangsungan pendidikan gratis 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah tersebut.
"Pasalnya pada sejumlah kabupaten/kota di Kalsel sampai sekarang masih terdengar keluhan masyarakat tentang pungutan sekolah dengan berbagai alasan, untuk ini dan itu. Sementara alokasi anggaran pendidik sebesar 20 persen APBN dan atau APBD setempat," katanya.
Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, pemberlakuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD setempat, sejak Tahun Anggaran 2009.
"Saya secara pribadi sependapatan persentase alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut, guna peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hanya saja perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap efektivitas penggunaan anggaran tersebut," demikian Riswandi.
APBD Kalsel 2009 sekitar Rp 2 triliun, dan 2010 Rp 2,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp 2,5 triliun pada 2011, untuk 2012 sebagaimana dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD sebesar Rp 2,7 triliun.
"Karena persentase yang cukup besar itu mempengaruhi terhadap anggaran belanja lain untuk pembangunan daerah dan masyarakat tersebut, sementara tolak ukur efektivitas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen itu belum ada kejelasan," ujarnya di Banjarmasin, Senin (25/7/2011).
Oleh sebab itu, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS tersebut, perlu ada parameter yang bisa menjadi pengukur efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tersebut, misalnya berkaitan dengan mutu hasil pendidikan.
"Untuk melihat mutu pendidikan tersebut, tidak bisa berpatokan pada tingkat kelulusan hasil ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), misalnya," kata mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu.
Tapi, menurut dia, untuk melihat mutu hasil pendidikan SMA/SMK di Kalsel, yaitu seberapa banyak lulusan sekolah tersebut bisa berhasil masuk peguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, bukan cuma di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.
"Sebagai contoh berapa persen lulusan SMA/SMK asal Kalsel yang bisa masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga Surabaya," tandasnya.
Mengenai besaran alokasi anggaran pendidikan, wakil rakyat dari PKS yang menyandang sarjana ilmu politik itu tak mempersoalkan, karena persentase tersebut sudah merupakan amanah Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diamandemen.
Namun yang menjadi persoalan atau pertanyaan, sampai sejauhmana efektinitas anggaran yang cukup besar itu dalam menunjuang kelangsungan pendidikan gratis 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah tersebut.
"Pasalnya pada sejumlah kabupaten/kota di Kalsel sampai sekarang masih terdengar keluhan masyarakat tentang pungutan sekolah dengan berbagai alasan, untuk ini dan itu. Sementara alokasi anggaran pendidik sebesar 20 persen APBN dan atau APBD setempat," katanya.
Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, pemberlakuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD setempat, sejak Tahun Anggaran 2009.
"Saya secara pribadi sependapatan persentase alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut, guna peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hanya saja perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap efektivitas penggunaan anggaran tersebut," demikian Riswandi.
APBD Kalsel 2009 sekitar Rp 2 triliun, dan 2010 Rp 2,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp 2,5 triliun pada 2011, untuk 2012 sebagaimana dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD sebesar Rp 2,7 triliun.
Source : kompas
noreply@blogger.com (News Today) 26 Jul, 2011--
Source: http://www.newsterupdate.com/2011/07/20-persen-dana-anggaran-dipertanyakan.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar